Belajar Tatap Muka di Zona Kuning, Ini Kata Federasi Guru

 

 
[KBR|Warita Desa] Jakarta | Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) khawatir dengan rencana pembukaan sekolah tatap muka di kawasan zona kuning covid-19 sesuai SKB 4 menteri yang baru. Pembukaan sekolah tersebut dinilai dapat memunculkan risiko klaster baru di sekolah. Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim menyebut, dari hasil survei yang telah dilakukan FSGI  salah satu kesimpulannya menggambarkan mayoritas sekolah belum siap dibuka kembali.

Kata dia  55,1 persen sekolah belum siap dengan kenormalan baru  dalam pembelajaran.

"Kami menyayangkan karena ini berpotensi  mengancam kesehatan dan keselamatan anak-anak kita termasuk guru dan orang tua. Karena warga sekolah itu banyak sekali walaupun setengah. Kan aturannya hanya 50% tatap muka. Nah warga sekolah itu sehari itu bisa ini sampai 1000 atau lebih. Setengahnya kan 500 orang tuh. Bayangkan kalau satu anak atau guru positif itu bisa menularkan ke yang lain. Itu yang kami khawatirkan,  sekolah belum siap. Walaupun 50% tadi kami melihat sekolah belum siap untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini bagi ini kami berpotensi mengancam jiwa anak. Bagi FSGI anak yang bisa belajar itu ya anak yang sehat dan hidup. Artinya kalau dia sekolah tapi  kesehatan dan kehidupannya terancam bagaimana? Maka kami merekomendasikan agar PJJ (pembelajaran jarak jauh) diperpanjang tapi dengan perbaikan-perbaikan," kata Satriawan kepada KBR (12/8/20).

Berikut wawancara lengkap KBR dengan Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim .

Apa yang alasan saat ini lebih baik untuk tetap pembelajaran jarak jauh ketimbang tatap muka?

"Karena sebenarnya sekolah-sekolah belum siap untuk menghadirkan protokol kesehatan. Itu di survei kami bulan lalu 55 persen sekolah belum siap. Kendalanya banyak ada anggaran, kendala sarana prasarana dan seterusnya. Sekarang kan SKB 4 menteri itu memberikan bola memberikan otoritas penuh kepada sekolah dan orangtua dan Pemda. Nah bagi kami implikasinya nanti tiap daerah akan beda-beda. Khususnya daerah yang kuning yang 163 kota Kabupaten. Nah kalau pemdanya memang lebih mementingkan kesehatan keselamatan nyawa anak, guru ya tidak usah dibuka. Kan selama ini saja sudah beberapa puluh guru kan. Yang tebaru   di Kalimantan Timur  28 guru positif covid, kemudian di Kalimantan Barat, kemudian terbaru di Surabaya di Kota Surabaya ketika guru ikut test swab 4 guru. Belum lagi siswanya. Belum lagi pesantren-pesantren."

Apa rekomendasi untuk pemerintah untuk pembelajaran di masa pandemi?

"Walaupun PJJ kan selama ini banyak kendala teknis khususnya PJJ yang luring  luar jaringan yang tidak ada internet, tidak ada listrik tidak ada gawai anak-anaknya. Guru berkunjung ke rumah. Memang enggak optimal tetapi rasanya opsi memperpanjang PJJ walaupun tidak optimal itu lebih aman bagi kesehatan dan keselamatan anak. Ketimbang  masuk sekolah  walaupun 50% tadi."

Satriwan melanjutkan, "memperpanjang PJJ dengan perbaikan tentu di sini harus usahanya dari lintas kementerian dan lembaga dengan pemda. Setidaknya ada 6 atau lima Kementerian yang terkait. Kementerian pendidikan leading sector, Kementerian agama, Kementerian Desa. Karena desa bisa ditambah atau komputernya ada untuk melayani anak kita yang tidak punya  gawai, tidak punya internet atau wifi, bisa belajar di kantor desa. Itu afirmasi dari Kementerian Desa bahwa Dana Desa seharusnya bisa dipakai untuk pelajaran jarak jauh. Kementerian BUMN mempush BUMN terkait bidang telekomunikasi telepon misalnya untuk membangun BTS agar luasan jaringan internet  makin dinikmati oleh anak-anak kita. Jadi sekarang orientasinya mengabdi kepada anak-anak negeri  bukan mencari untung atau laba semata."

Dia melanjutkan, "dalam Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan Tri Pusat Pendidikan itu kan pertamanya di rumah, yang kedua baru sekolah atau perguruan, terakhir oleh masyarakat. Jadi ada andil besar  dari orangtua sebenarnya dalam melakukan pendampingan pendidikan selama pandemi ini."

Sebelumnya, Juni lalu FSGI melakukan survei nasional, dengan 1.656 responden guru/kepala sekolah/
manajemen sekolah. Responden tersebar di 34 provinsi dan 245 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Ssalah satu kesimpulan dari survei ini menggambarkan mayoritas sekolah belum siap dibuka kembali. Dalam survei itu responden menjawab kendala yang paling berat untuk disiapkan atau dilakukan oleh sekolah jika sekolah dibuka kembali adalah terkait Kesiapan sarana-prasarana atau infrastruktur sekolah yang mendukung kenormalan baru (53,4%). Adanya Protokol Kesehatan (49,2%); dan Kesiapan anggaran (47%).

Wasekjen FSGI Satriwan Salim memaparkan, mayoritas sekolah sebanyak 55,1% menjawab Sekolah belum memenuhi semua kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam menghadapi kenormalan baru. Artinya walaupun itu di zona hijau, belum siap untuk dibuka kembali.

Mengenai waktu yang tepat membuka sekolah kembali menjawab,  Mayoritas sekolah sebanyak 55,1% menjawab Membuka sekolah jika kondisi sudah normal kembali, kapanpun waktunya. Sedangkan yang memilih sekolah dibuka di zona hijau bulan juli tahun ajaran baru adalah , sebanyak 20,8% Dan ketiga 16,2%: Membuka sekolah di awal semester genap (Januari 2021).

Oleh : Astri Septiani
Editor: Rony Sitanggang
Redaktur : Abdul Kadir

Sumber : Belajar Tatap Muka di Zona Kuning, Ini Kata Federasi Guru
Baca juga : Ini Syarat Sekolah Berlakukan Pembelajaran Tatap Muka di Wilayah Zona Hijau

BLT Pekerja, Kemenkeu Finalisasi Aturan Pembayaran

 

 
[KBR|Warita Desa] Jakarta | Kementerian Keuangan tengah menuntaskan  rencana penyaluran insentif berupa bantuan langsung tunai atau BLT kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyebut, insentif yang akan diberikan sebesar Rp 2,4 juta per orang.

Febrio menjamin bahwa pemerintah akan memformulasikan skema terbaik, agar penyalurannya cepat dan tepat sasaran.

"Besarannya berapa kurang lebih kalau untuk tenaga kerja itu ya sekitar 2,4 juta per orang. Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi. Terutama di Satgas PEN Pak BGS (Budi Gunadi Sadikin),   kita komunikasi intens, bagaimana skemanya yang paling pas dan paling cepat. Kata kuncinya sekarang itu kecepatan, karena kalau nanti bisa mengejar berapa juta orang. Ini bukan masalah besarannya, tapi bagaimana uangnya sampai ke kantong penerima, ini yang sedang kita pikirkan bagaimana caranya seefisien mungkin," ujar Febrio Nathan Kacaribu saat webinar di Kanal BKF Kemenkeu, Kamis (6/8/2020)

Febrio mengatakan saat ini pemerintah masih mengkaji metode penyaluran yang pas, bersama  Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dikomandoi oleh Budi Gunadi Sadikin. Bersama Satgas Ekonomi, kata Febrio, Kementerian Keuangan akan menyusun secara efisien.

Febrio menambahkan, saat ini jumlah pekerja yang akan menerima BLT tersebut masih akan terus digodok dan dikumpulkan, lantaran belum adanya data valid penerima bantuan tersebut. Ia memastikan, penyaluran bantuan dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah.

"Kita tidak punya data, datanya itu dikumpulin semua dipastikan kalau ini lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena tantangan yang cukup besar bagi pemerintah di masalah krisis seperti sekarang adalah kita itu ingin memberikan support langsung ke masyarakat, dan masyarakat yang ingin kita bantu ini jutaan orang, tapi bagaimana kita bisa melakukannya dengan tata kelola yang baik. Sehingga kalau ada pemeriksaan dari BPK dan sebagainya, ini sistemnya siap diaudit," tutur Febrio.

Dia melanjutkan, "Harapannya kita bisa memberikan solusi yang pas dan cepat, jadi kata kuncinya bagaimana uangnya cepat sampai di kantong masyarakat.  Khususnya kan mungkin lihat Q2 kemarin sampai bulan Juni, itu memang persis yang kita bayangkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu paling dalam di Q2 dan terbukti. Walaupun sedikit lebih buruk daripada yang kita antisipasi. Yang ingin kita pastikan, Q3 benar-benar bisa pulih, ya relatif signifikan dibandingkan minus 5,3 kemarin," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Bantuan tersebut adalah bagian dari stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional dalam menanggulangi dampak Covid-19.

Oleh : Rezky Novianto
Editor: Rony Sitanggang
Redaktur : Abdul Kadir

 Sumber : BLT Pekerja, Kemenkeu Finalisasi Aturan Pembayaran

Baca juga : PROTOKOL NORMAL BARU BAGI PEMERINTAHAN DESA DAN WARGA DESA